PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Berikut beberapa aspek terkait kinerja dan pengelolaan PDAM: ## Kinerja PDAM – Evaluasi Kinerja: Evaluasi kinerja PDAM dilakukan untuk memantau keberhasilan dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan oleh PDAM. Evaluasi ini mencakup aspek keuangan, operasional, dan […]
Nama: Ilham Dirgantara Jabatan: Statistisi Ahli Pertama Kesan/Pesan: Uji coba sistem Tolok Ukur Kinerja BUMDAM berjalan dengan baik dan membantu memahami alur penilaian kinerja secara lebih jelas. Sistem ini juga cukup mudah digunakan serta memberikan gambaran yang bermanfaat untuk pengembangan ke depan.
Sistem tolok ukur kinerja BUMDAM (Badan Usaha Milik Daerah Air Minum) merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelayanan air minum di daerah. Dengan adanya tolok ukur yang jelas, pemerintah daerah maupun pusat dapat memantau sejauh mana BUMDAM mampu menjalankan fungsi utamanya, yaitu menyediakan layanan air bersih yang terjangkau, berkelanjutan, dan berkualitas bagi
Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian PUPR dan BPKP secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Kinerja BUMD pada Senin (21/7). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD di seluruh Indonesia. Sistem mencakup pengisian indikator kinerja, informasi kontekstual, serta unggahan dokumen pendukung. Data akan diverifikasi oleh reviewer dari kementerian terkait sebelum dijadikan dasar evaluasi nasional.
Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian PUPR dan BPKP secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Kinerja BUMD pada Senin (21/7). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD di seluruh Indonesia. Sistem mencakup pengisian indikator kinerja, informasi kontekstual, serta unggahan dokumen pendukung. Data akan diverifikasi oleh reviewer dari kementerian terkait sebelum dijadikan dasar evaluasi nasional.
Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian PUPR dan BPKP secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Kinerja BUMD pada Senin (21/7). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD di seluruh Indonesia. Sistem mencakup pengisian indikator kinerja, informasi kontekstual, serta unggahan dokumen pendukung. Data akan diverifikasi oleh reviewer dari kementerian terkait sebelum dijadikan dasar evaluasi nasional.
FASE 1 – Persiapan (1–2 bulan) 🎯 Tujuan: Menyiapkan fondasi teknis dan narasi komunikasi yang kuat. Kegiatan: Finalisasi sistem dan fitur utama. Siapkan narasi komunikasi: “Benchmark bukan alat kontrol, tapi alat bantu PDAM untuk berkembang.” Buat materi promosi: infografis, video pendek, studi kasus, dan FAQ. Identifikasi PDAM percontohan (role model). Koordinasi awal dengan instansi pusat
Komitmen dari pimpinan BUMD sering menjadi tantangan terbesar. Berikut beberapa strategi praktis untuk membangun komitmen tersebut: 💡 1. Tunjukkan Manfaat Langsung bagi BUMD Posisikan sistem benchmark sebagai alat peningkatan kinerja, bukan sekadar kewajiban administrasi. Soroti manfaatnya: akses pendanaan yang lebih mudah (karena aspek creditworthiness), meningkatnya kepercayaan publik, perencanaan internal yang lebih baik, hingga peluang mendapatkan
diperlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Berikut beberapa strategi dan prasyarat kunci: ✅ 1. Dukungan Penuh dari Pimpinan dan Stakeholder Komitmen manajemen PDAM, kepala daerah, dan instansi pembina (Kementerian PUPR, Kemendagri, BPKP, dll). Melibatkan Dewan Pengawas dan Pemilik Modal Daerah sejak awal. ✅ 2. Sistem dan Alat Ukur yang Jelas dan Relevan Gunakan indikator
Peran API (Application Programming Interface) dalam integrasi data antar kelembagaan dengan data indikator kinerja BUMD Air Minum (BUMD AM) sangat vital, terutama dalam mewujudkan sistem yang terintegrasi, efisien, dan real-time. Berikut penjelasan perannya secara menyeluruh: 💡 1. Menyederhanakan Pertukaran Data API memungkinkan pertukaran data antar sistem (misalnya antara BUMD AM, BPKP, Kementerian, dan Pemerintah Daerah)
